Monday , September 25 2017
Home / Buku / Meruwat NU, menjaga keutuhan Bangsa

Meruwat NU, menjaga keutuhan Bangsa

Membincang NU sama dengan membincang Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa kata NU itu adalah kependekan dari Nusantara (jawa: nuswantara). Membaca sejarah munculnya organisasi terbesar di Indonesia ini, tidak lah lepas dari problem-problem bangsa Indonesia pada saat itu. Salah satu indikasi kenapa NU didirikan adalah dalam rangka perlawanan terhadap kolonialisme yang lama hinggap di nusantara.

Tepatnya pada 31 Januari 1926 (16 Radjab1344 H), KH. Hasyim Asy’ary, KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisyri Syansuri, KH. Ridwan dan beberapa kiai lainnya memprakarsai bedirinya NU, yang ”dirancang” untuk concern pada gerakan sosial-keagamaan. Dan bisa dikatakan NU ”telah berhasil” atas keikutsertaannya dalam melawan penjajah demi keutuhan bangsa. Tapi hal ini bukan berarti tugas NU sudah selesai begitu saja. Justru tugasnya kemudian semakin berat dan makin menantang. Pasalnya, terusirnya kololialisme dari bumi pertiwi tidak menjamin kemakmuran atau pun kemerdekaan bangsa sebenar-benarnya, bahkan sampai saat ini.

Seiring dengan perjalanan sejarah, organisasi – yang oleh KH. Mustofa Bisri dikatakan sebagai ”organisasi yang tidak seperti organisasi” – ini mengalami bermacam dinamika. Dalam buku ini sahabat Nur Kholik Ridwan mencatat bahwa sampai hari ini NU telah melewati tiga fase, yakni: fase dimana NU didirikan sampai (sempat) menjadi partai politik, tepatnya sejak berpisah dengan Masyumi yang diputuskan pada muktamar di Palembang akhir april 1952.

Fase yang kedua adalah fase dimana NU secara legal formal menjadi partai politik, kemudian fusi dengan organ-organ lainnya dalam PPP, hingga keluar dari barisan politik praktis. Dan yang terakhir adalah fase kembalinya NU ke khittah 1926 (1984). Dengan mengembalikan NU ke khittah, berarti NU benar-benar diposisikan sebagai gerakan sosial keagamaan seperti pada awal terbentuk. Ia tidak lagi terjun pada politik praktis. Sehingga, kemudian muncul ungkapan ”NU tidak kemana-mana, tetapi ada dimana-mana”.

Pada intinya NU selalu berusaha bertasamuh terhadap kondisi sosio kultural masyarakat Indonesia. Tipe-tipe gerakannya pun berbeda di setiap masa. Semisal, ketika ia berhadapan dengan kolonialisme Belanda, berbagai ulama NU di penjuru nusantara serempak turun beserta para santri dan masyarakat untuk melakukan perlawanan (fisik). Begitu juga keterlibatan NU ke dalam atau menjadi partai politik adalah sebuah putusan yang diyakini sebagai maslahah mursalah dengan berbagai macam pertimbangan.

Bermacam-macam bentuk penjajahan terus digulirkan di bumi pertiwi ini dengan berbagai macam variannya. Hingga pada gilirannya muncul kapitalisme atau liberalisme. Namun kapitalisme ataupun liberalisme menjadi lemah dikemudian hari. Dan bersamaan dengan lemahnya kapitalisme, muncullah kekuatan imperialisme baru, yang lebih kuat, yakni neo-liberalisme. Format penjajahan baru bagi Indonesia.

Secara etimologis neo-liberalisme berasal dari dua suku kata; neo dan liberalisme. Tetapi, kemudian term neo-liberalisme disini lebih dikaitkan dengan masalah ekonomi. Pada hakikatnya, faham atau gerakan yang dimunculkan oleh seorang Friedrich Von Hayek ini, adalah faham atau madzhab ekonomi yang memperjuangkan laissez faire (persaingan bebas) dalam hak-hak kepemilikan oleh individu (hal. 38). Dan faham ini tidak jauh beda dengan leluhurnya, ”maha guru” kapitalisme; Adam Smith.

Jika dilihat dengan seksama, hari ini NU masih belum bisa mengaplikasikan agenda untuk ”kembali ke khittah” yang pernah dicetuskan oleh para mu’tamirin. Secara praksis, NU masih ”diombang-ambingkan” kesana kemari tak tentu arahnya oleh ”para elit” nya. Terbukti di beberapa pesta demokrasi, seperti misalnya pilihan gubernur (PILGUB) Jawa timur. NU telah menjadi komoditi yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Hampir seluruh kandidat membei ”embel-embel” NU.

Hal ini membuktikan bahwa NU belum diposisikan oleh warganya, terlebih para elit atau borjuis yang sangat menentukan corak warna NU, pada ashlul khilqohnya yang fitrah. NU tak ubahnya adalah lahan pasar bebas, yang tentunya sangat mendukung roda perkembangan neoliberalisme di indonesia. Sehingga, tak heran terjadi sindrom ambivalensi yang menggejala di kalangan kaum nahdliyin khususnya kader muda.

NU dan Neoliberalisme: Tantangan dan harapan menjelang satu abad hadir di hadapan para pembaca, setidaknya berupaya untuk ”menyadarkan” kita, khususnya kaum nahdliyin untuk melek realita. Sehingga sangatlah penting bagi kita untuk membacanya dalam rangka refleksi sekaligus kontemplasi. Memang sebelumnya sudah banyak buku-buku yang membincangkan masalah NU. Dan rata-rata penulisnya adalah kaum intelektual muda NU. Tetapi hal itu tidak sedikitpun mengurangi ”hangatnya” buku anggitan Kang Nur Kholik Ridwan ini untuk dibaca. Di samping discourse tentang NU selalu menarik dan tak lekang oleh zaman, buku ini juga begitu jelas dalam menguraikan permasalahan.

Dalam rangka menyongsong satu abad NU, buku mungil ini menjadi sangat berarti dan menjadi salah satu rererensi yang perlu dipertimbangkan oleh masyarakat Nahdliyin, khususnya para kaum muda yang kelak meneruskan perjuangan, demi tercapainya cita-cita NU.

Selamat membaca……….!

Judul buku: NU DAN NEOLIBERALISME (Tantangan dan harapan menjelang satu abad)
Penulis: Nur Khalik Ridwan
Penerbit: LKiS Yogyakarta
Cetakan I: Februari 2008
Tebal: xx + 204 halaman 12,5 x 18 cm
Peresensi: Winartono*

* Alumni Pondok Pesantren Manba’il Futuh Beji, Jenu, Tuban. Sejak 2008 khidmah di Lakpesdam NU Kota Malang. Tulisan ini pernah terbit di MalangPost

About winartono

Lihat Juga

MEMBANGUN KESADARAN BERLITERASI

Menulis itu membutuhkan keterampilan dan ketekunan. Tidak hanya menuangkan ide atau gagasan saja, tetapi memberikan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *