Friday , December 14 2018
Home / Kolom / Telaah Pemikiran KH. Masjkur Singosari (Bagian 1)
KH. Masjkur sedang rapat bersama para kiai-kiai NU

Telaah Pemikiran KH. Masjkur Singosari (Bagian 1)

Sejarah perjuangan kemerdekaan merupakan sejarah penting bangsa Indonesia, terutama bagi kalangan muslim yang berada dalam komunitas pesantren. Sebab komunitas pesantren mengambil peranan penting dalam simpul-simpul perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan yang ada. Peranan-peranan penting yang dimaksud berupa perawanan fisik melalui perang serta gagasan-gagasan penting dalam membangun fondasi kenegaraan.

Tulisan ini bermaksud untuk mengurai peranan seorang tokoh muslim dalam pemikiran yang juga mewakili kalangan santri atau pesantren dalam proses membangun fondasi-fondasi kenegaraan pada masa awal-awal kemerdekaan. Beliau adalah KH Masjkur dari Singosari Malang yang pernah menduduki jabatan penting baik di tingkat daerah hingga nasional. Pemikiran-pemikiran tersebut dapat ditelusuri dari kebijakan-kebijakan ketika menjadi anggota BPUPKI-PPKI, Komandan Laskar Sabilillah, Menteri Agama lima periode kabinet, Ketua Umum PBNU, dan lain-lain.

KH Masjkur merupakan ulama yang mempunyai kompetensi dalam bidang sosial, budaya, politik, agama, dan kemiliteran. Terbukti dari beberapa aktivitas KH Masjkur sejak remaja hingga sepuh memberikan kontribusi yang aktif kepada agama, bangsa dan negara.

Beberapa jabatan penting pernah disandangnya, seperti ketika menjadi Menteri Agama. KH Masjkur dilantik menjadi Menteri Agama pada tanggal 11 November 1947 yang merupakan perwakilan dari Masyumi mengingat kompetensi yang dimiliki KH Masjkur serta saat itu KH Masjkur masih menjadi anggoat Dewan Pertahanan Negara.

Hal yang sama ketika menjadi Ketua Umum PBNU. Aktivitas di NU merupakan bagian dari aktivitas keagamaan KH Masjkur dalam memperkuat pertahanan negara melalui dunia pesantren. Sejak pesantrennya dijadikan sebagai cabang dari pesantren Nahdlatul Wathon oleh KH A Wachab Hasbullah, KH Masjkur banyak mengenal aktivitas keagamaannya di lingkungan NU sehingga mengantarkan KH Masjkur menjadi Ketua Umum PBNU pada 19 Aprim tahun 1953, menggantikan KH Wahid Hasyim.

Kompentensi KH Masjkur di aktivitas keagamaan tidak diragukan lagi, mengingat sejak masa perang KH Masjkur sudah bergelut dengan berbagai aktivitas sosial dan keagamaan, sehingga ketika diberikan amanah untuk menggantika KH Wahid Hasyim untuk menjadi Ketua Umum PBNU disikapi secara bijak dan penuh tanggung jawab. Karena keahliannya itu pulalah pada tahuan 1950 – 1954 KH. Masjkur ditunjuuk sebagai Ketua Umum Dewan Harian Pimpinan Nadhatul Ulama (Mastuki, 2003; Sukma, 2016: 47).

Pada saat menjadi Ketua Umum PBNU, KH. Masjkur banyak membagi waktunya di PBNU, hingga menjelang usia senja. Menurut Masuki (2003) dalam Sukma (2016:47) peran KH. Masjkur selalu berusaha mencari jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi oleh anggotanya. KH. Masjkur menjadi penengah terhadap konfli yang timbul di tubuh PBNU ketika itu. Dengan cara menemui beberapa tokoh yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan, sekalipun dalam perjalanannya, persoalan itu belum bisa diselesaikan dengan baik. Tetapi usaha-usaha KH. Masjkur patut diteladani sebagai pemimpin. Kepemimpinannya menjadi kharisma tersendiri bagi bawahannya.

Selain itu, pada sebelum muktamar NU ke-19 yang dihelat di Palembang pada tanggal 26 April – 01 Mei 1952, PBNU membentuk sebuah badan yang diberikan nama MPP (Majelis Pertimbangan Politik) PBNU yang terdiri dari 9 Ulama, yang didalamnya terdapa KH. Masjkur. Yang kemudian menghasilkan sebuah keputusan penting yaitu NU memisahkan diri dari Masyumi. Sejak saat itulah KH. Masjkur memimpin NU sebagai Ketua Umum Tanfidziyah (generasisalam.wordpress.com, 25 April 2016).

Sementara itu, Azra yang dikutip oleh Sukma (2016:20) menjelaskan bahwa aktivitas di dunia poliitik, peran KH Masjkur juga optimal. Hal itu bermula saat KH Masjkur mengikuti latihan khusus bagi ulama yang diselenggarakan oleh Jepang. KH Masjkur merupakan utusan dari keresidenan malang. Setelah mengikuti latihan tersebut, KH Masjkur diangkat menjadi Syu Sangi-Kai (DPRD).

Ketika menjadi DPRD pada masa penjajahan Jepang, KH. Masjkur selalu membantu dan membela masyarakat Indonesia yang selalu didiskriminasi oleh Pemerintahan Jepang. Menjadi anggota DPRD atau Syuu Sangai-kai tidak mempunyai hak berpendapat. Sesuai dengan namanya yang mempunyai arti Dewan Penasihat. Haknya hanya memberikan nasehat, dan tidak mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Tetapi KH. Masjkur selalu berusaha untuk dapat menolong dan membantu masyarkat indonesia sesuai kapasitasnya, misalnya dalam berbagai sidang memberikan pendapat dan masukan sebagai bagian dari suara rakyat. Kebutuhan dan keinginan rakyat selalu menjadi perhatiannya. KH. Majkur juga seringkali menyampaikan dalam setiap sidang terkait dengan tindakan pemerintah Jepang terhadap masyarakat yang mengambil barang maupun kebutuhan masyarakat.

Dari berbagai kesempatan yang dilakukan oleh KH. Masjkur dan disampaikan dalam setiap rapat anggota DPRD, mendapat perhatian dari pemerintah Jepang. Kemudian tindakan-tindakan kriminalitas dan diskriminasi itu dapat diminimalisir karena KH. Masjkur mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Jepang atas dedikasi dan perjuangannya membela masyarakat Indonesia.

Hal yang sama, KH Masjkur pernah menjadi anggota BPUPKI bersama dengan KH Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir, dan Agus Salim yang membahas tentang Rancangan Undang-Undang Dasar. KH Masjkurlah yang mengusulkan agar Islam menjadi dasar negara yang akan dibangung (Sukma, 2016:21).

pada tahun 1945, KH Masjkur menjadi wakil dari Nahdhatul Ulama bersama KH. A. Wahid Hasyim untuk terlibat dalam sidang-sidang BPUPKI. Pada rapat BPUPKI, KH. Masjkur kebagian berbicara tentang lanjutan Rancangan Undang-Undang Dasar bersama dengan Soekarno, Hatta, Soepomo dan lain sebagainya yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 1945.

Setelah sidang BPUPKI dilaksanakan, terjadilah kekalahan dari pihak sekutu, sehingga segeralah dibentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), yang salah satu anggotanya adaalah KH. Masjkur dari 231 anggota. Rapat persiapan PPKI, KH. Masjkur mendapat kesempatan untuk berbicara untuk merumuskan kemerdekaan Indonesia (Sukma, 2016:65).

Pada rapat PPKI yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945, KH. Masjkur berpendapat bahwa dasar negara yang akan dibangun hendaknya Islam, mengingat penduduk Indonesia 90% adalah penganut agama Islam. Islam menurut KH. Masjkur bersumber dari wahtu, yang memiliki arah yang jelas, sementara Pancasila merupakan formulasi kosong tanpa arah jelas. (Mastuki, 2003:99; Sukma, 2016:66). Pendapat KH. Masjkur mendapat tanggapan positif dari Abdul Kahar Mudzakir (Ulama dari Yogya) yang memperkuat pendapat KH. Masjkur dalam penyusunan dasar negara Indonesia. Namun, Bung Karno meminta kepada KH. Masjkur, Abdul Kahar Mudzakir dan KH. Wahid Hasyim untuk tidak menambah panas suasana sidang penetpaan dasar Negara. Dengan langkah pasti dan tegas, Bung Karno menyampaikan pidatonya terkait dasar negara yaitu berdasarkan pada Pancasila. Karena pancasilalah yang dianggapt mampu untuk mempersatukan seluruh masyarakat indonesia, yang kemudian secara aklamasi konsep Bung Karno diterima, dengan alasan untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sukam, 2016:68)

Disamping itu, ketiak menjadi anggota konstituante, KH. Masjkur mengusulkan mosi agar tujuh kata dalam piagam Jakarat dimasukkan kembali ke dalam UUD 1945. Tujuh kata itu adalah “….dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Namun, kalah ketika pemungutan suara.

Pada tanggal 26 Mei 1959, KH. Masjkur mengusulkan dua pemikirannya terkait dengan piagam Jakarta, yaitu: (1) Piagama Jakarta harus dijadikan Mukaddiman UUD 1945 dan pasal 29 UUD 1945 hendaknya berbunyi: “Negara berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun, usulan ini ditolak, karena dianggap mengabaikan potensi umat islam secara nasional. (Endang, 1983:96; Sukma, 2016: 70).

Kontribusi ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kecintaannya KH. Masjkur kepada bangsa dan negera serta agama. Dan sudah sepantasnya gelar pahlawan disandangnya karena secara historis, sosiologis, maupun yuridis KH Masjkur adalah pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional.

KH Masjkur merupakan bagian dari tonggak berdirinya bangsa dan negara indonesia. Beberapa pemikiran kenegaraannya tertuang dalam kebijakan-kebijakan aktivitasnya yang mendukung dan mendorong tercapainya kemerdekaan negara kesatuan republik indonesia.

Ketika menjadi Menteri Agama, dengan waktu yang relatif singkat, KH Masjkur membuat Peaturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1974 tentang Biaya Perkara Pengadilan Agama yang disetor ke kas negara. Kemudian, dari pada itu, pada tanggal 13-16 November 1974 Konferensi Agama dengan Jawatan-Jawatan Agama seluruh Indonesia dengan menghasilkan keputusan ditambahkannya penyiaran dan penerangan agama di setiap Jawatan Agama (Azra, 1998, Kurnia, 2016:24).

Pada kabinet kedua, ketika KH Masjkur menjadi Menteri Agama, yaitu kabinet Hatta I, KH Maskur memberalkukan UU No. 19 Tahuan 1948 tentang Susunan dan kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Salah satu Pasalnya, yaitu pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa perkara-perkara perdata antar umat islam diperiksa dan diputuskan menurut hukum islam oleh pengadilan dengan  formasi satu orang ketua hakim beragama islam dan 2 orang anggota hakim yagn ahli agama islam (Azra, 1998, Kurnia, 2016:25).

KH Masjkur juga membentuk Kantor Urusan Agama yang pertama kali di Kabupaten Kediri. Kantor KUA Kabupaten Kediri merupakan KUA Pertama kali yang ada di Indonesia dan Kepala KUA pertama kali adalah Kiai Mohammad Makhin (Soebagjo, 1982, Kurnia, 2016: 26).

Namun demikian, dalam Soebagjo (1982), yang dikutip oleh Kurnia, (2016), sejak KH Masjkur menjadi Menteri Agama, ada beberapa kebijakan penting yang telah dilakukan, yaitu: Pertama, dalam bidang pendidikan. Pada aspek pendidikan, KH Masjkur mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1948 tentang bantuan kepada Perguruan Agama.

Kedua, dalam bidang Haji. Pada bidang Haji, KH Masjkur mengirimkan misi haki ke tanah suci Makkah yang merupakan pertama kali dilakukan setelah perang dunia kedua, mengingat sebelumnya ada maklumat tentang penghentian ibadah haji yang termaktub dalam Maklumat Kementerian Agama No. 4 Tahun 1947 tentang Penghentian Ibadah Haji di Masa Perang.

Ketiga, dalam bidang perkawinan. Ada dua kebijakan yang dihasilkan oleh KH Masjkur, yaitu: (1) penetapan Menteri Agama No. 1 Tahun 1948 tentang Penambahan Biaya NTR Rp. 10,- untuk kas masjid (75%) dan kaum (25%); (2) Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1948 tentang Penyetoran Biaya Pencatatan NTR oleh Naib Kepada Penghulu Kabupaten yang menggantikan peraturan sebelumnya Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1947 pasal 2 (1).

Pada periode Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, Azra (1998) dalam Kurnia (2016:33-35) menjelaskan bahwa ada beberapa kebijakan KH Masjkur yang ketika itu menjabata Menteri Agama yang mewakili NU dengan menggantikan KH Usman Faqih, antara lain: Pertama, dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan KH Masjkur, yaitu: (1) perubahan masa belajar PGA menjadi 6 tahun yang dibagi menjadi dua antara lain bagian pertama dari kelas I s/d IV: 4 tahun dan bagian atas dimulai dari kelas V s/d VI:2 tahun; (2) dengan penetapan Menteri Agama NP. 109 tanggal 19 Mei 1954, terhitung mulai 1 Juni 1954, SGHA (Sekolah Guru dan Hakim Agama) bagian A (bahasa), bagian B (Ilmu Pasti), bagian C (Agama), bagian D (Hukum Agama) yang dijadikan PHIN (Pendidikan Hukum Islam Negeri); (3) sebagai implementasi dari UU No. 12 Tahun 1954, maka dilakukan usaha persiapan pelaksanaan wajib belajar dilingkungan kementerian agama, pelaksanaan pengajaran agama pada sekolah-sekolah umum berdasarkan keputusan bersama Menteri PPK dan Menteri Agama, dan menjadikan pondok pesantren sebagai sasaran pendidikan yang perlu dipertahankan.

Kedua, dalam bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan ada dua kebijakan yang dihasilkan yaitu: (1) menetapkan Keputusan Menteri Agama No. 14 tahun 1955 dengan mengadakan P3NTR di desa-desa seluruh daerah luar Jawa dan Madura; dan (2) semua petugas P3NTR diwajibkan untuk melaskanakan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954 yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1955.

Ketiga, dalam bidang Haji. Mengeluarkan Pentapan Menteri Agama No. 3 Tahun 1955 tentang bentuk paspor haji dan Penetapan Menteri Agama No. 4 Tahun 1955 dan No. 5 tahun 1955 tentang cara-cara penyetoran ongkos haji serta perubahan-perubahan akomodasi penumpang kapal.

Keempat, dalam bidang kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri. KH Masjkur mengeluarkan pernyataan berlakunya maklumat Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama yang berisi tentang Peraturan Kaum dan Rois (PKR) di luar Jawa.

Disisi lain, keputusan bersama pada konferensi Alim Ulama yang dipimpin oleh KH. Masjkur ketika menjabat sebagai Menterai Agama memberikan gelar Waliyyul Amri Al-Dharuri bi Al-Syaukah kepada Bung Karno yang mengakui Bung Karno sebagai kepala negara yang sah secara fikih, sehingga konsekuensinya adalah wajib hukumnya patuh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ahmad Indra, 2017). Bersambung...

Penulis: Hayat (Dosen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malag dan Peneliti Lakpesdam NU Kota Malang)
Penyelia Bahasa: Abdur Rahim Ahmad

About Admin

"Dari aswaja untuk bangsa" | Admin Utama | tasamuh.id@gmail.com | i.g @tasamuh.id | Lakpesdam Kota Malang

Lihat Juga

TEHRAN, PESONANYA SEMPURNA

Mendapat kesempatan berkunjung ke Iran sungguh menyenengakan. Negeri yang dalam sejarah sering disebut Persia ini ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *