Friday , December 14 2018
Home / Kolom / Telaah Pemikiran KH. Masjkur Singosari (Bagian 2)
suasana rapat BPUPKI. Foto dari wikimedia.id

Telaah Pemikiran KH. Masjkur Singosari (Bagian 2)

Pada Rapat PPKI yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945, KH Masjkur berpendapat bahwa dasar negara yang akan dibangun hendaknya Islam, mengingat penduduk Indonesia 90% adalah penganut agama Islam. Islam menurut KH Masjkur bersumber dari wahtu, yang memiliki arah yang jelas, sementara Pancasila merupakan formulasi kosong tanpa arah jelas(Mastuki, 2003:99; Sukma, 2016:66). Adapun isi ceramah dari KH. Masjkur (dalam Risalah Sidang BPUPKI-PPKI, 1995, p. 343-344) adalah sebagai berikut:

Tuan Ketua, para hadirin yang terhormat,
Semenjak persidangan kesatu hingga kini saya baru sekarang bersedia untuk berbicara. Berhubung dengan keinginan berkenalan dengan saudara-saudara, maka saya berdiri, mudah-mudahan segala pembicaraan kami nanti tidak menjadikan salah mengerti, akan tetapi dapat membersihkan keruwetan-keruwetan yang terkandung di antara kita. Dalam mempelajari rancangan Undang-undnagn Dasar yaitu semenjak saya terima, menurut pengertian saya yang sepicik maka terdapat di dalamnya 2 pasal yang sukar dilaksanakan dan besar kemungkinannya tidak bisa berjalan; boleh jadi pertentangan 2 pasal itu mungkin menimbulkan beberapa faham di antara pihak umum Islam, sehingga pula faham-faham itu nanti membuahkan apa yang tidak kita harapkan.  Maka harapan saya, mudah-mudahan 2 pasal ini nanti dapat disesuaikan.

Mudah-mudahan uraian saya dapat membersihkan suasana, hingga diantara kita itu tidak terlalu banyak terdapat pembicaraan-pembicaraan  baru. Yang saya maksud ialah tentang apa yang tersebut di dalam Undang-Undang Dasar bahwa Republik Indonesia adalah kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu saya membaca di dalam rancangan Undang-Undang Dasar ini, ialah terdapat di dalam pasal 7 bahwa presiden harus bersumpah menurut agamanya.

Di situ saya terang, bahwa presiden itu orang beragama apa saja boleh. Dengan demikian, maa saya piker keadaan begini: kalau di dalam Republik Indonesia ada kewajiban menjalankan syariat Islam untuk pemeluk-pemeluknya, padahal Republik Indonesia dikepalai oleh orang beragama lain dari pada Islam, umpanya: apakah keadaan itu dapat dijalankan dengan baik, atau apakah umumnya golongan Islam dapat menerimanya, dan apakah demikian itu tidak jahat? Inilah menurut faham kami dua perkara yang menjadi soal kita. Sial itu kalau dilangsungkan, menjalar menjadi pertentangan.

Maka menurut faham  kami, dua buah pasal yang bertentangan itu dengan gampang dapat diselesaikan: kalau mungkin begitu, maka kita sekalian dengan dasar itu menerimanya seikhlas-ikhlasnya. Diantara satu dari dua pasal itu diberi sedikit perubahan. Pertama, kalau presiden tidka ditentukan orang Islam, maka yang tertulis di dalam pasal 28, yang berbunyi “wajib menjadikan syariat Islam kepada pemeluk-pemeluk” diganti saja dengan kalimat “agama resmi bagi Republik Indonesia ialah agama Islam”. Bahkan faham itu lebih ringan, karena tidak tertulis, bajwa ia memikul kewajiban, tetapi hanya mengakuinya sebagaimana ia mengakui lain-lain agama. Tentang caranya, saya rasa lebih mudah apabila dalam salah satu di antara dua pasal itu, diadakan perubahan ialah ditentukan dalam pasal 7, bahwa presiden harus orang Islam atau ayat di dalam pasal 28 diganti.

Itulah pendapat kami, Paduka Tuan Ketua, mudah-mudahan tidak ada pikiran yang kurang suci dasarnya untuk menerimanya, sebab kami berhadapan dengan saudara para hadirin sungguh-sungguh dengan pikiran suci. Demikianlah harapan dan usul kami dalam sidang ini.
Terima kasih.

Pendapat KH Masjkur kemudian mendapat dukungan dari pembicaraan berikutnya, yakni Abdul Kahar Mudzakir (seorang ulama dari Yogyakarta yang pernah menuntut ilmu di Kairo Mesir dan Rektor Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta). Abdul Kahar Mudzakir dalam pidatonya yang penuh semangat mengemukakan alasan-alasan lain, mengapa negara Indonesia nanti harus berdasarkan Islam. Pemaparan kedua tokoh itu kemudian mendapat tanggapan dari anggota lainnya, yaitu Ratulangie dan Latuharhary yang dikenal dengan penganut agama Nasrani yang taat. Kedua pembicara dalam pidatonya yang singkat dan jelas, menegaskan bahwa apabila sidang menetapkan dasar agama Indonesia nanti adalah Islam, kedua orang itu akan mengundurkan diri dan akan meninggalkan sidang. Mereka tidak mau ikut bertanggung jawab.

Namun, Bung Karno meminta kepada KH Masjkur, Abdul Kahar Mudzakir dan KH A Hasyim untuk tidak menambah panas suasana sidang penetpaan dasar Negara. Dengan langkah pasti dan tegas, Bung Karno menyampaikan pidatonya terkait dasar negara yaitu berdasarkan pada Pancasila. Karena pancasilalah yang dianggapt mampu untuk mempersatukan seluruh masyarakat indonesia, yang kemudian secara aklamasi konsep Bung Karno diterima, dengan alasan untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sukam, 2016:68)

Disamping itu, ketiak menjadi anggota konstituante, KH. Masjkur mengusulkan mosi agar tujuh kata dalam piagam Jakarat dimasukkan kembali ke dalam UUD 1945. Tujuh kata itu adalah “….dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Namun, kalah ketika pemungutan suara.

Pada tanggal 26 Mei 1959, KH. Masjkur mengusulkan dua pemikirannya terkait dengan piagam Jakarta, yaitu: (1) Piagama Jakarta harus dijadikan Mukaddiman UUD 1945 dan pasal 29 UUD 1945 hendaknya berbunyi “Negara berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun, usulan ini ditolak, karena dianggap mengabaikan potensi umat islam secara nasional (Endang, 1983:96; Sukma, 2016: 70).

Kontribusi ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kecintaannya KH Masjkur kepada bangsa dan negera serta agama. Dan sudah sepantasnya gelar pahlawan disandangnya karena secara historis, sosiologis, maupun yuridis KH Masjkur adalah pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional.

KH Masjkur merupakan bagian dari tonggak berdirinya bangsa dan negara indonesia. Beberapa pemikiran kenegaraannya tertuang dalam kebijakan-kebijakan aktivitasnya yang mendukung dan mendorong tercapainya kemerdekaan negara kesatuan republik indonesia.

Ketika menjadi Menteri Agama, dengan waktu yang relatif singkat, KH Masjkur membuat Peaturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1974 tentang Biaya Perkara Pengadilan Agama yang disetor ke kas negara. Kemudian, dari pada itu, pada tanggal 13-16 November 1974 Konferensi Agama dengan Jawatan-Jawatan Agama seluruh Indonesia dengan menghasilkan keputusan ditambahkannya penyiaran dan penerangan agama di setiap Jawatan Agama (Azra, 1998, Kurnia, 2016:24).

Pada kabinet kedua, ketika KH Masjkur menjadi Menteri Agama, yaitu kabinet Hatta I, KH Maskur memberalkukan UU No. 19 Tahuan 1948 tentang Susunan dan kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Salah satu Pasalnya, yaitu pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa perkara-perkara perdata antar umat islam diperiksa dan diputuskan menurut hukum islam oleh pengadilan dengan  formasi satu orang ketua hakim beragama islam dan 2 orang anggota hakim yang ahli agama Islam (Azra, 1998, Kurnia, 2016:25).

KH Masjkur juga membentuk Kantor Urusan Agama yang pertama kali di Kabupaten Kediri. Kantor KUA Kabupaten Kediri merupakan kantor KUA yang pertama kali ada di Indonesia dan Kepala KUA pertama kali adalah Kiai Mohammad Makhin (Soebagjo, 1982, Kurnia, 2016: 26).

Namun demikian, dalam Soebagjo (1982), yang dikutip oleh Kurnia, (2016), sejak KH Masjkur menjadi Menteri Agama, ada beberapa kebijakan penting yang telah dilakukan, yaitu: Pertama, dalam bidang pendidikan. Pada aspek pendidikan, KH Masjkur mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1948 tentang bantuan kepada Perguruan Agama.

Kedua, dalam bidang Haji. Pada bidang pengelolaan haji, KH Masjkur mengirimkan misi haki ke tanah suci Makkah yang merupakan pertama kali dilakukan setelah perang dunia kedua, mengingat sebelumnya ada maklumat tentang penghentian ibadah haji yang termaktub dalam Maklumat Kementerian Agama No. 4 Tahun 1947 tentang Penghentian Ibadah Haji di Masa Perang.

Ketiga, dalam bidang perkawinan. Ada dua kebijakan yang dihasilkan oleh KH Masjkur, yaitu: (1) penetapan Menteri Agama No. 1 Tahun 1948 tentang Penambahan Biaya NTR Rp. 10,- untuk kas masjid (75%) dan kaum (25%); (2) Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1948 tentang Penyetoran Biaya Pencatatan NTR oleh Naib Kepada Penghulu Kabupaten yang menggantikan peraturan sebelumnya Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1947 pasal 2 (1).

Pada periode Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, Azra (1998) dalam Kurnia (2016:33-35) menjelaskan bahwa ada beberapa kebijakan KH Masjkur yang ketika itu menjabata Menteri Agama yang mewakili NU dengan menggantikan KH Usman Faqih, antara lain: Pertama, dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan KH Masjkur, yaitu: (1) perubahan masa belajar PGA menjadi 6 tahun yang dibagi menjadi dua antara lain bagian pertama dari kelas I s/d IV: 4 tahun dan bagian atas dimulai dari kelas V s/d VI:2 tahun; (2) dengan penetapan Menteri Agama NP. 109 tanggal 19 Mei 1954, terhitung mulai 1 Juni 1954, SGHA (Sekolah Guru dan Hakim Agama) bagian A (bahasa), bagian B (Ilmu Pasti), bagian C (Agama), bagian D (Hukum Agama) yang dijadikan PHIN (Pendidikan Hukum Islam Negeri); (3) sebagai implementasi dari UU No. 12 Tahun 1954, maka dilakukan usaha persiapan pelaksanaan wajib belajar dilingkungan kementerian agama, pelaksanaan pengajaran agama pada sekolah-sekolah umum berdasarkan keputusan bersama Menteri PPK dan Menteri Agama, dan menjadikan pondok pesantren sebagai sasaran pendidikan yang perlu dipertahankan.

Kedua, dalam bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan ada dua kebijakan yang dihasilkan yaitu: (1) menetapkan Keputusan Menteri Agama No. 14 tahun 1955 dengan mengadakan P3NTR di desa-desa seluruh daerah luar Jawa dan Madura; dan (2) semua petugas P3NTR diwajibkan untuk melaskanakan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954 yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1955.

Ketiga, dalam bidang Haji. Mengeluarkan Pentapan Menteri Agama No. 3 Tahun 1955 tentang bentuk paspor haji dan Penetapan Menteri Agama No. 4 Tahun 1955 dan No. 5 tahun 1955 tentang cara-cara penyetoran ongkos haji serta perubahan-perubahan akomodasi penumpang kapal.

Keempat, dalam bidang kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri. KH Masjkur mengeluarkan pernyataan berlakunya maklumat Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama yang berisi tentang Peraturan Kaum dan Rois (PKR) di luar Jawa.

Disisi lain, keputusan bersama pada konferensi Alim Ulama yang dipimpin oleh KH. Masjkur ketika menjabat sebagai Menterai Agama memberikan gelar Waliyyul Amri Al-Dharuri bi Al-Syaukah kepada Bung Karno yang mengakui Bung Karno sebagai kepala negara yang sah secara fikih, sehingga konsekuensinya adalah wajib hukumnya patuh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ahmad Indra, 2017).

Penulis: Hayat (Dosen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malag dan Peneliti Lakpesdam NU Kota Malang)
Penyelia Bahasa: Abdur Rahim Ahmad

About Admin

"Dari aswaja untuk bangsa" | Admin Utama | tasamuh.id@gmail.com | i.g @tasamuh.id | Lakpesdam Kota Malang

Lihat Juga

TEHRAN, PESONANYA SEMPURNA

Mendapat kesempatan berkunjung ke Iran sungguh menyenengakan. Negeri yang dalam sejarah sering disebut Persia ini ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *